.jpeg)
Fenomena menarik terjadi dalam penerimaan anggota Polri TA 2026 di Polres Nganjuk, di mana formasi Bintara PTU SPKT dibanjiri 205 pendaftar sementara beberapa formasi Bakomsus nihil peminat, Rabu (1/4/2026). Kapolres AKBP Suria Miftah Irawan merespons dinamika ini dengan menggelar penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh panitia seleksi, guna memastikan proses rekrutmen berjalan transparan dan bebas KKN. Total pendaftar mencapai 257 orang, terdiri dari 201 pria dan 56 wanita, dengan 226 di antaranya lolos verifikasi administrasi. Kapolres menegaskan bahwa ketimpangan minat antarformasi ini harus dikelola dengan bijak tanpa mengorbankan prinsip keadilan.
Pakta Integritas yang dibacakan ketua panitia, AKP Trubus, memuat komitmen untuk menjaga profesionalitas, menjunjung tinggi HAM, serta tidak menyalahgunakan wewenang selama proses seleksi. Kapolres AKBP Suria Miftah Irawan menyampaikan bahwa animo tinggi terhadap formasi Bintara PTU tidak boleh dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan praktik kecurangan. Sebaliknya, formasi Bakomsus yang minim peminat harus dievaluasi ulang agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan personel khusus di masa depan. Prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) menjadi pegangan utama dalam menjaring calon terbaik.
Kabag SDM Polres Nganjuk Kompol Burhanudin, S.Sos., menjelaskan bahwa proses verifikasi administrasi dilakukan secara ketat dan objektif sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengungkapkan bahwa panitia seleksi berkomitmen untuk mengedepankan transparansi di setiap tahapan, termasuk pengumuman hasil yang dapat diakses publik. Peserta diimbau untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan tidak tergiur oleh tawaran oknum yang menjanjikan kelulusan, terutama di formasi-formasi yang memiliki persaingan super ketat seperti Bintara PTU SPKT. Panitia juga membuka jalur pengaduan bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran.
Dengan adanya Pakta Integritas ini, Polres Nganjuk berharap proses penerimaan anggota Polri TA 2026 dapat berjalan dengan jujur, adil, dan menghasilkan generasi Polri yang unggul serta berintegritas. Ketimpangan minat antarformasi menjadi catatan penting untuk evaluasi kebijakan rekrutmen di masa mendatang. Pada akhirnya, masyarakat Nganjuk berhak mendapatkan aparat penegak hukum yang kompeten, baik dari jalur Bintara PTU maupun Bakomsus, yang siap menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.(Avs)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Posting Komentar