Siswa akan dilatih menggunakan perangkat digital sebagai alat pelayanan. Mereka memahami proses pendaftaran dan pemutakhiran data. Mereka juga melakukan verifikasi sesuai prosedur serta menjaga keamanan NIK dan data pribadi. Selain itu, mereka harus mampu menjelaskan program dengan bahasa sederhana. Mereka juga membantu warga yang mengalami kesulitan mengakses layanan digital.
Wakapolri menegaskan bahwa siswa hanya membantu proses registrasi, pendataan, dan pemutakhiran data. Mereka tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan. "Data harus benar dan proses mendapatkan data juga harus benar," tegasnya. Siswa harus memahami bahwa mereka membantu proses pendataan, bukan menentukan siapa yang menerima bantuan.
Menteri Sosial sebelumnya mengingatkan bahwa digitalisasi Perlinsos harus mewujudkan prinsip data akurat dan sasaran tepat. Ia juga menekankan bahwa keterbatasan teknologi tidak boleh membuat masyarakat tidak terdata. Luhut menilai jaringan TNI-Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat membantu mempercepat pendataan. "Kita minta dorongan teman-teman TNI, Polri, untuk memobilisasi para agen bekerja sama dengan pemerintah daerah." (Avs)
Posting Komentar